Puluhan ribu buruh dari wilayah Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan turun ke jalan hari ini dalam aksi Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (Hostum) di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan. Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani berharap bahwa aksi tersebut berjalan dengan tertib dan kondusif. Ia mengatakan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dan buruh, asalkan tidak mengganggu stabilitas dan tetap dalam koridor hukum. Terkait dengan tuntutan kenaikan upah minimum, Shinta menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan proses regulasi ketenagakerjaan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut aksi ini sebagai momen strategis bagi kaum pekerja untuk menyuarakan aspirasi nasional dan menekankan perlunya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada kesejahteraan buruh. Aksi ini diperkirakan diikuti oleh sekitar 10 ribu buruh di Jakarta dan 75 ribu orang secara nasional dengan tuntutan kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5 persen mulai tahun 2026. Semua ini dilakukan dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.