Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa mereka melakukan pembagian beban atau burden sharing dengan Pemerintah untuk mengurangi biaya terkait program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita. Salah satu bentuk dari burden sharing ini adalah pemberian tambahan bunga terhadap rekening Pemerintah yang ada di bank sentral. Tindakan ini sesuai dengan peran BI sebagai pemegang kas Pemerintah seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Besaran tambahan beban bunga yang diberikan oleh BI kepada Pemerintah juga konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meringankan beban rakyat.
BI juga melakukan burden sharing dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan SBN untuk program pemerintah terkait perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Setelah itu, biaya tersebut dikurangi dengan penerimaan atas penempatan dana pemerintah untuk kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan prinsip yang prudent dan menjaga disiplin serta integritas pasar.
Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter ini bertujuan untuk mencapai Asta Cita terkait program-program ekonomi kerakyatan, seperti program perumahan rakyat dan KDMP. Dukungan BI dilakukan melalui pembelian SBN di pasar sekunder dan berbagi beban bunga dengan Pemerintah sesuai program-program yang telah ditetapkan. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan secara transparan dan terukur untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kredibilitas kebijakan moneter.
Upaya ini terlihat dari pembelian SBN oleh BI sebesar Rp200 triliun hingga akhir Agustus 2025, termasuk dari program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp150 triliun. BI juga akan terus melakukan sinergi dengan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian. Selain itu, kebijakan digitalisasi sistem pembayaran juga dipercepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Semua langkah kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun tetap menjaga stabilitas perekonomian dalam kondisi global dan domestik yang melemah.