Stok dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang cukup dan terkendali adalah jaminan untuk memenuhi kebutuhan petani dan nelayan. Anggota Komisi IV DPR RI, Eko Wahyudi, menegaskan bahwa kelangkaan di beberapa SPBU swasta disebabkan oleh masalah manajemen ‘supply chain’ yang tidak sesuai dengan kuota dan terlalu longgar terhadap permintaan akibat faktor “brand loyalty” konsumen. Namun, ia memastikan bahwa kuota dan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman dan terkendali.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang bertanggung jawab atas pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Eko Wahyudi menekankan bahwa kuota impor BBM non-subsidi untuk SPBU swasta telah naik 110 persen dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, stok BBM subsidi secara nasional aman, sehingga petani dan nelayan tidak perlu khawatir tentang kelangkaan di seluruh Indonesia.
Eko juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM solar terhadap nelayan di Cirebon. Pemerintah terus mendukung kebijakan agar pasokan energi terjaga, terkendali, dan masyarakat mendapatkan layanan yang pasti, terutama untuk keperluan pertanian, kapal nelayan, dan industri kecil. Total volume BBM subsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter, dengan alokasi khusus bagi kelompok nelayan kecil/sektor perikanan sekitar 2,3 juta sampai 2,4 juta kl.
Demikianlah upaya pemerintah untuk memastikan pasokan BBM terkendali dan aman bagi petani dan nelayan, sehingga produksi pertanian dan perikanan tetap berjalan lancar. (Ant)