Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang mendorong pendekatan yang transparan dan adil dalam mengembangkan perekonomian berkelanjutan. Presiden Joko Widodo telah menggarisbawahi hal ini dalam Konferensi COP 26 yang baru saja berakhir.
Vivi menyampaikan hal ini dalam forum “ESG Symposium 2023 Indonesia”, yang dihadirinya secara virtual. Dia menekankan bahwa salah satu aspek utama dari pengembangan ekonomi berkelanjutan adalah mendorong pembangunan yang ramah lingkungan di Indonesia. Ini termasuk menyelaraskan investasi dengan prospek lapangan kerja, mendorong inovasi antar sektor lingkungan hidup, dan mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mengatasi perubahan iklim yang efektif.
Pada pertemuan G20 di Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 2009, Indonesia telah membuat komitmen untuk mengatasi perubahan iklim global. Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Paris atau Paris Agreement pada tahun 2016. Vivi menjelaskan bahwa hal ini dilakukan sebagai penegasan kembali komitmen pemerintah Indonesia, tidak hanya untuk memitigasi dampak perubahan iklim, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak pertama dari perubahan iklim tersebut.
Selain itu, Indonesia telah mengajukan peningkatan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC), yang merupakan dokumen kontribusi yang ditetapkan secara nasional, dengan peningkatan target penurunan emisi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah dan fokus pada peningkatan produktivitas serta beralih ke sektor-sektor yang memberikan nilai tambah tinggi seperti industrialisasi.
Vivi menegaskan bahwa inti dari transformasi ekonomi ini adalah adaptasi ekonomi hijau, yang menekankan hukum karbon dan pembangunan ketahanan iklim. Semua ini merupakan bagian dari visi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045.
Sumber: VIVA.co.id