Kamis, 18 April 2024 – 11:49 WIB
Jakarta – Pemerintah saat ini mulai menyusun Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 di masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyusunan ini juga memprioritaskan program-program presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, tema dari RKP 2025 yakni, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Arahan Presiden untuk RKP tahun anggaran 2025 dan juga untuk kebijakan fiskal ini dioptimalkan agar menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi atau memprioritaskan program-program Presiden terpilih hasil Pemilu tahun 2024,” ujar Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024, Kamis, 18 April 2024.
Suharso menjelaskan, untuk sasaran dan target indikator pembangunan 2025 menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 -5,6 persen, tingkat kemiskinan 7-8 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 4,5-5 persen. Kemudian rasio gini ditargetkan berada di level 0,379 – 0,382, indeks modal manusia sebesar 0,56, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 persen, indikator nilai tukar petani 113-115 dan nilai tukar nelayan 104-105.
Adapun agenda pembangunan dalam RKP 2025 diantaranya, transformasi sosial dengan indikasi pendanaan sebesar Rp 266,7 triliun, transformasi ekonomi sebesar Rp 74,2 triliun. Lalu transformasi tata kelola sebesar Rp 1,7 triliun, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia sebesar Rp 282,2 triliun serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sebesar Rp 101,9 triliun. “Pendanaan agenda pembangunan ini tidak hanya bersumber dari belanja Kementerian/Lembaga, Namun juga diintegrasikan dengan berbagai sumber pendanaan lainnya termasuk investasi swasta, BUMN, KPBU, dan dana transfer ke daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Suharso mengatakan, untuk target pertumbuhan dan kontribusi per wilayah di 2025 diantaranya. Sumatera pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,8-5,1 persen yang kontribusinya terhadap perekonomian nasional sebesar 21,8 persen. Selanjutnya Jawa 5-5,4 persen dengan kontribusi 56,8 persen, Kalimantan 5,9-6,1 persen yang kontribusinya sebesar 8,6 persen. Sulawesi tumbuh 7,3-7,9 persen yang kontribusinya terhadap perekonomian nasional 7,4 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara ditargetkan 5,4-6,4 persen yang kontribusinya terhadap perekonomian nasional 2,8 persen. “Maluku diharapkan tumbuh paling tinggi di sini 11,1-11,9 persen walaupun kontribusinya terhadap perekonomian nasional 0,8 persen. Dan wilayah Papua ditargetkan tumbuh 5,3-5,9 persen yang kontribusinya 1,9 persen,” imbuhnya.